JASA   PENDIRIAN   PT

Ya. Perusahaan sudah dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah setelah seluruh legalitas wajib terpenuhi.

Namun, untuk usaha dengan tingkat risiko tertentu mungkin diperlukan izin lanjutan dari instansi terkait.

Ya. Setelah memiliki legalitas wajib, perusahaan dapat mengurus izin lanjutan secara mandiri maupun dibantu tim kami.

• Izin Lingkungan
• Izin Ekspor Impor
• Izin Industri & Logistik
• Izin Pertanian, Perikanan, Peternakan
• Izin Pariwisata & Keuangan
• Izin Energi & Pertambangan
• Izin Transportasi
• Izin Kesehatan & Farmasi
• Izin Properti & Real Estate
• Izin Konstruksi

Silakan konsultasikan kegiatan usaha Anda kepada tim kami agar kami dapat memberikan rekomendasi perizinan secara komprehensif.

SPPL adalah dokumen pengelolaan lingkungan untuk usaha berisiko rendah. Selain itu terdapat UKL-UPL (risiko menengah) dan AMDAL (risiko tinggi).

Sertifikat Standar pada dasarnya bukan dokumen terpisah yang berdiri sendiri, melainkan dokumen yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA dan sudah menjadi satu kesatuan dengan proses perizinan berusaha berbasis risiko. Mengingat didalam layanan kami sudah terdapat OSS RBA, maka apabila kegiatan usaha mempersyaratkan Sertifikat Standar, dokumen tersebut akan terbit otomatis melalui sistem OSS.Perlu dipahami bahwa tidak semua PT atau perusahaan memiliki Sertifikat Standar, karena kewajiban tersebut tergantung pada:

• KBLI yang dipilih
• Tingkat risiko usaha
• Izin Industri & Logistik
• Karakteristik kegiatan usaha

Setiap KBLI memiliki persyaratan izin lanjutan yang berbeda-beda.

Cara terbaik adalah dengan menentukan KBLI dan merumuskan kegiatan usaha terlebih dahulu, kemudian melakukan konsultasi kepada kami.Kami akan membantu menganalisis apakah Usaha memang diwajibkan memiliki Sertifikat Standar, atau justru tidak memerlukan Sertifikat Standar sama sekali. Hal ini cukup penting, karena sering terjadi pelaku usaha memesan Sertifikat Standar sementara KBLI dan kegiatan usahanya tidak mempersyaratkan. Kami memastikan proses sesuai regulasi agar klien tidak mengeluarkan biaya yang tidak perlu.

PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan dokumen yang diterbitkan melalui OSS apabila kegiatan usaha memerlukan persetujuan tata ruang. Tidak semua perusahaan wajib memiliki PKKPR. Sama seperti Sertifikat Standar, PKKPR hanya muncul jika disyaratkan oleh KBLI dan lokasi usaha. Jadi tidak semua perusahaan otomatis mendapat atau membutuhkan PKKPR.

Pernyataan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) adalah dokumen komitmen pemenuhan standar keselamatan dan lingkungan usaha. Dokumen ini tidak selalu diwajibkan untuk semua usaha, melainkan tergantung pada:

• Tingkat risiko usaha
• Jenis kegiatan
• Regulasi sektor terkait

Apabila memang disyaratkan, kami dapat membantu proses penyusunannya sesuai ketentuan yang berlaku.

RTB (Rencana Teknis Bangunan) atau RIK (Rencana Induk Kawasan) merupakan dokumen teknis yang biasanya diperlukan untuk kegiatan usaha tertentu, terutama yang berkaitan dengan bangunan, kawasan, atau sektor industri tertentu. Kami dapat membantu penyusunan RTB/RIK sesuai regulasi dan kebutuhan usaha agar proses perizinan berjalan lancar.

Polygon adalah gambar batas lokasi usaha dalam bentuk koordinat peta digital yang digunakan dalam sistem OSS untuk menentukan lokasi kegiatan usaha secara akurat. Jika pelaku usaha belum memiliki data polygon, kami dapat membantu pembuatan polygon sesuai titik koordinat lokasi usaha yang sebenarnya.

Karena setiap kegiatan usaha memiliki karakteristik izin yang berbeda, maka tidak semua dokumen bisa diterbitkan untuk semua perusahaan. Sayangnya, banyak pihak menawarkan layanan dengan janji semua dokumen bisa dibuat tanpa analisis regulasi yang benar. Padahal dalam praktiknya, sistem OSS hanya akan menerbitkan izin yang memang dipersyaratkan oleh KBLI dan tingkat risiko usaha. Kami berkomitmen memberikan layanan yang sesuai regulasi, transparan, dan realistis, sehingga klien tidak mengalami kerugian biaya maupun waktu.

Website dan email perusahaan meningkatkan kredibilitas, profesionalitas, serta kepercayaan klien terhadap bisnis Anda.

Perusahaan yang telah didirikan pada umumnya akan melakukan kerja sama dengan pihak lain, seperti:

• Mitra bisnis
• Vendor atau supplier
• Investor
• Klien atau pelanggan

Untuk melindungi kepentingan perusahaan, kerja sama tersebut sebaiknya dituangkan dalam kontrak bisnis tertulis. Draft Kontrak Bisnis yang disediakan kami menyusun dengan sangat protektif bagi anda dan :

• Menentukan hak dan kewajiban para pihak
• Memberikan kepastian hukum dalam kerja sama
• Mencegah potensi sengketa di kemudian hari
• Menjadi alat perlindungan apabila terjadi pelanggaran perjanjian

Untuk melindungi kepentingan perusahaan, kerja sama tersebut sebaiknya dituangkan dalam kontrak bisnis tertulis. Draft Kontrak Bisnis yang disediakan kami menyusun dengan sangat protektif bagi anda dan :

Ya, Kompendium Regulasi sangat penting. Kompendium Regulasi adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang telah diriset dan dirangkum oleh tim kami, kemudian diberikan kepada pelaku usaha agar mudah dipahami, untuk membantu PT agar dapat:

• Menjalankan kegiatan usaha sesuai hukum yang berlaku di Indonesia
• Menghindari pelanggaran regulasi yang dapat mengakibatkan sanksi
• Memahami kewajiban operasional secara praktis
• Memiliki panduan hukum yang relevan dengan sektor usahanya

Banyak pelaku usaha tidak mengetahui aturan detail yang berlaku di bidangnya, sehingga dokumen ini menjadi panduan penting dalam menjalankan bisnis secara aman dan patuh hukum.

Peraturan Perusahaan berfungsi sebagai:

• Perumusan hak dan kewajiban karyawan
• Mengatur tata tertib kerja
• Menentukan kebijakan perusahaan
• Memberikan kepastian aturan internal perusahaan
• Menjadi dasar penyelesaian masalah ketenagakerjaan

Yang wajib di daftarkan dan legalisasi oleh Kementrian ketenagakerjaan.

PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) pada prinsipnya wajib dimiliki apabila perusahaan telah memiliki karyawan. PKWT dan PKWTT berfungsi untuk:

• Menentukan status hubungan kerja
• Mengatur hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan
• Memberikan kepastian hukum ketenagakerjaan
• Melindungi perusahaan dari risiko sengketa tenaga kerja

Manakala dalam operasional usaha terdapat pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan, maka berpotensi menghadapi risiko hukum yang cukup besar mulai dari sanksi hingga ancaman pidana bagi pemilik usaha.

Langkah terbaik adalah memenuhi terlebih dahulu legalitas wajib dasar perusahaan, karena dokumen tersebut merupakan fondasi utama untuk menjalankan usaha secara sah. Setelah legalitas dasar terpenuhi, kebutuhan izin lanjutan dapat dianalisis secara lebih jelas sesuai kegiatan usaha. Secara umum, legalitas wajib yang perlu dipenuhi adalah:

• Akta Pendirian Notaris
• SK Pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia
• NPWP Perusahaan
• NIB (Nomor Induk Berusaha)

Untuk PT Umum dan PT PMA. Sementara legalitas wajib bagi PT Perorangan ialah

• Sertifikat Pendirian diterbitkan oleh Kementrian Hukum RI
• Pernyataan Pendirian diterbitkan oleh Kementrian Hukum RI
• NPWP Perusahaan
• NIB (Nomor Induk Berusaha)

Seluruh proses dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor.

1. Konfirmasi paket
2. Melengkapi data
3. Proses oleh tim kami
4. Dokumen dikirim ke klien

Proses pendirian memakan waktu 1-3 hari kerja dan maksimal sekitar 7 hari kerja tergantung kelengkapan data.

Ya, pelunasan dapat dilakukan setelah dokumen selesai dan siap dikirim.

Ya, layanan kami tersedia untuk seluruh wilayah Indonesia.

Virtual Office adalah alamat legal perusahaan tanpa harus menyewa kantor fisik sehingga lebih hemat biaya operasional.