Implikasi KBLI 2025: Kapan Perusahaan Wajib Mengubah Anggaran Dasar dan Penyesuaian NIB?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul belakangan ini adalah "Apakah perubahan KBLI mengharuskan perusahaan mengubah Anggaran Dasar dan memperbarui Nomor Induk Berusaha (NIB)."

Jawabannya tidak selalu.

Tidak semua perubahan KBLI berdampak pada legalitas dan izin usaha. Ada perubahan yang cukup disesuaikan melalui sistem Online Single Submission, namun ada pula yang mengharuskan perusahaan mengubah Anggaran Dasar karena ruang lingkup kegiatan usahanya sudah tidak sesuai.

Hal ini penting karena KBLI tidak hanya digunakan sebagai dasar penerbitan izin usaha, tetapi juga merupakan acuan penyusunan maksud dan tujuan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan usaha yang dijalankan dengan legalitas maka proses perizinan dapat mengalami kendala.

Lalu, kapan perusahaan cukup melakukan penyesuaian NIB? Kapan perubahan Anggaran Dasar menjadi wajib dilakukan? Dan apa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penyesuaian KBLI 2025?

Apakah Setiap Perubahan KBLI Harus Mengubah Anggaran Dasar?

Tidak setiap perubahan KBLI mengharuskan perusahaan mengubah Anggaran Dasar. Kewajiban tersebut bergantung pada apakah perubahan KBLI memengaruhi ruang lingkup kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan KBLI harus dilihat terlebih dahulu bentuk dan dampaknya. Apabila perubahan hanya berupa penyesuaian kode atau penyempurnaan uraian tanpa perubahan jenis kegiatan usaha, perusahaan umumnya cukup melakukan penyesuaian data pada sistem OSS.

Sebaliknya, apabila perubahan KBLI menyebabkan bidang usaha yang dijalankan tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar, maka perusahaan tersebut perlu melakukan perubahan Anggaran Dasar terlebih dahulu sebelum melakukan penyesuaian perizinan.

Sebagai contoh, terdapat KBLI yang pada tahun 2025 dipecah menjadi beberapa kode baru dengan ruang lingkup yang lebih spesifik. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak dapat langsung memilih salah satu kode pengganti, tetapi perlu memastikan bahwa kode yang digunakan benar-benar menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kapan Cukup Melakukan Penyesuaian NIB?

Penyesuaian NIB dapat dilakukan apabila perubahan KBLI tidak mengubah substansi kegiatan usaha perusahaan. Misalnya, hanya terjadi perubahan nomor kode, perubahan nama KBLI, atau penyesuaian klasifikasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun apabila perusahaan harus menggunakan KBLI baru yang berbeda karena kegiatan usahanya berubah atau ruang lingkup usahanya tidak lagi sesuai dengan klasifikasi sebelumnya, penyesuaian NIB sebaiknya dilakukan setelah memastikan kesesuaian kegaitan usaha didalam Anggaran Dasar.

Dengan kata lain, perubahan NIB dan perubahan Anggaran Dasar bukan dua proses yang selalu berdiri sendiri. Keduanya harus disesuaikan dengan karakter perubahan KBLI yang terjadi.

Risiko Jika KBLI Tidak Disesuaikan

Menggunakan KBLI yang sudah tidak sesuai tentu menimbulkan berbagai kendala, terutama ketika perusahaan melakukan pengurusan perizinan baru, izin lanjutan, mengikuti proses tender, mengajukan fasilitas pembiayaan, atau menjalani pemeriksaan legal oleh investor maupun mitra usaha.

Selain itu, karena data perusahaan telah terintegrasi dengan berbagai sistem pemerintah, kesesuaian antara KBLI, Anggaran Dasar, dan NIB merupakan hal penting untuk dilakukan untuk menghindari sanksi administratif, terganggunya proses pelaporan dan proses perizinan barus serta kepatuhan hukum perusahaan.

Langkah yang Sebaiknya Dilakukan Perusahaan

Sebelum melakukan penyesuaian KBLI 2025, perusahaan sebaiknya melakukan beberapa hal berikut:

• meninjau kembali KBLI yang saat ini digunakan;
• memastikan kegiatan usaha masih sesuai dengan klasifikasi terbaru;
• memeriksa apakah perubahan tersebut memengaruhi Anggaran Dasar;
• melakukan penyesuaian NIB dan perizinan apabila diperlukan.
• Serta melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk KBLI dengan kondisi sebagaimana dijeaskan diatas

Penutup

KBLI 2025 bukan sekadar perubahan daftar kode kegiatan usaha. Bagi sebagian perusahaan, perubahan ini dapat berdampak pada Anggaran Dasar, NIB, maupun perizinan yang dimiliki.

Karena itu, sebelum melakukan perubahan melalui OSS, perusahaan perlu memastikan terlebih dahulu apakah perubahan KBLI yang terjadi hanya bersifat administratif atau sudah memengaruhi ruang lingkup kegiatan usaha. Dengan langkah tersebut, proses penyesuaian dapat dilakukan secara tepat tanpa harus melakukan perubahan dokumen yang sebenarnya tidak diperlukan.